Posisi Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia mulai terancam. Hal ini terlihat dari negara-negara dunia mulai berpikir untuk mengurangi penggunaan dolar AS dalam perdagangan dan investasinya.
Fenomena ini disebut dedolarisasi. Keperkasaan dolar AS yang sudah berlangsung sejak 1920an atau lebih dari 100 tahun pun terancam karena banyak negara yang ingin terlepas dari “penjajahan” greenback.
Lalu siapa saja? Berikut sejumlah negara yang dirangkum CNBC Indonesia, Rabu (12/4/2023).
China & Brasil
Langkah dedolarisasi mulai dilakukan China dan Brasil. Keduanya sepakat untuk tidak lagi menggunakan dolar AS dan beralih menggunakan mata uang mereka sendiri, yuan dan real.
Hal ini terungkap akhir Maret lalu. Terutama untuk perdagangan dan transaksi keuangan secara langsung.
“Harapannya adalah ini akan mengurangi biaya, mempromosikan perdagangan bilateral yang lebih besar dan memfasilitasi investasi,” kata Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Brasil (ApexBrasil) dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari AFP.
Kesepakatan antara China dan Brasil sendiri bernilai sangat besar, dengan total menembus US$ 171,49 miliar. Artinya, ada permintaan dolar sebesar US$ 171 miliar yang hilang dalam perdagangan global.
Beberapa analis melihat ini adalah “kemenangan” China. Hal tersebut dikaitkan dengan kampanye Beijing dalam menginternasionalkan mata uang renminbi atau yuan.
Mata Uang BRICS
Negara aliansi BRICS juga bersiap untuk meninggalkan dolar AS serta euro Eropa untuk melakukan perdagangan antarnegara. Saat ini aliansi negara itu dalam proses menciptakan alat pembayaran baru.
BRICS merupakan gabungan lima negara, yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Pembahasan mata yang baru muncul lagi akhir Maret dengan inisiasi Rusia.
Nantinya mata uang baru aliansi ini akan diamankan dengan emas dan komoditas lain, termasuk elemen tanah jarang. Hal tersebut diutarakan anggota parlemen Rusia Alexander Babakov saat berkunjung ke India.
Tapi detil yang dipakai belum diungkap jelas. Babakov sendiri mengatakan bakal ada pembahasan lagi di KTT BRICS Agustus 2023.
Sebenarnya, keinginan penggunaan “mata uang” lain di BRICS sudah tercetus sejak 2009. Dalam pertemuan pada Juni 2009, pemimpin negara anggota ingin menambah “pengaruh” di ekonomi dunia.
Namun, implementasi mata uang BRICS belum terealisasi hingga kini. Tetapi sanksi Barat yang diberikan ke Rusia membuat Moskow mencetuskan lagi ini di 2023.
India-Malaysia-UEA
Di sisi lain, India telah mengeluarkan kebijakan baru untuk semakin meningkatkan penggunaan rupee dalam perdagangan mereka sejak April 2023. Salah satunya dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA).
India menjalin kesepakatan dengan nMalaysia untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam transaksi perdagangan. Hal sama juga terjadi ke Uni Emirat Arab (UEA), untuk menggunakan mata uang lokal rupee dan dirham, sebagai pembayaran perdagangan non-minyak mentah.
Sebenarnya, sebelum Malaysia dan UEA, sudah ada 17 negara yang sepakat dan bisa menggunakan rupee sebagai alat pembayaran. Jerman, Inggris dan Singapura di antaranya.
Eropa
Di Eropa sebenarnya dedolarisasi sudah muncul. Berdasarkan data Atlantic Council yang mengutip data dari bank sentral AS (Federal Reserve/The) pada periode 1999-2019, penggunaan dolar AS memang sedikit di kawasan ini. Di Eropa hanya 23,1% saja yang menggunakan Greenback.
Hal ini tak lain karena penggunaan euro. Eropa memiliki mata yang tunggal euro yang digunakan oleh perdagangannya, ekspor dan impor, pinga 66,1%.
Arab Saudi
Rencana dedolarisasi juga mengemuka di Arab Saudi. Petrodolar, akan berganti menjadi petroyuan.
The Wall Street Journal menulis pembicaraan ini sebenarnya sudah terjadi selama enam tahun terakhir. Namun ketidaksenangan Negeri Raja Salman pada komitmen keamanan AS pada kerajaan beberapa dekade ini membuat pembicaraan dengan Beijing kian gencar.
Jika kerja sama ini disepakati maka diperkirakan bisa menggerus permintaan dolar AS lebih dari US$ 10 miliar. Kontrak Saudi Aramco dengan perusahaan China terkait penjualan minyak diperkirakan mencapai US$ 10 miliar.
ASEAN
Para negara tetangga RI pun tak ketinggalan dengan rencana dedolarisasi . Ini melalui local currency transaction (LCT).
Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah meneken kerjasama transaksi pembayaran lintas batas. Ini melalui kode QR, fast payment, data, hingga transaksi mata uang lokal.
Khusus RI
Khusus Indonesia, tanah air juga sudah menandatangani kerangka kerja sama penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal (LCS) dengan sejumlah negara. Negara-negara tersebut adalah China, Korea Selatan, Australia Thailand, Jepang, China, hingga Malaysia.
Dengan China, sejak 2021 lalu, RI telah melakukan transaksi perdagangan dengan transaksi bilateral dengan mata uang lokal LCS dengan Indonesia. Implementasi LCS ini merupakan kesepakatan antara BI dengan People’s Bank of China (PBC).
Sejumlah bank di negara masing-masing berperan sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). Bank-bank yang ditunjuk adalah perusahaan yang memiliki kemampuan memfasilitasi transaksi rupiah dan yuan.
Antara lain PT BCA Tbk, Bank of China (Hongkong) Ltd, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ada juga PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT BRI (Persero) Tbk, PT Bank UOB Indonesia.
Selain dengan China, BI dan Bank of Korea menyepakati untuk memperpanjang perjanjian BCS Maret lalu, yang berlaku efektif selama tiga tahun. BI dan Reverse Bank of Australia, secara efektif memutuskan untuk menyepakati pembaruan ‘meninggalkan dolar’ pada 18 Februari 2022.
BI dan Bank Negara Malaysia juga sepakat memperbarui perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal (Local Currency Bilateral Swap Arrangement – LCBSA) pada 23 September 2022. Ini pun efektif selama tiga tahun.